Dua puluh tahun telah berlalu, namun luka di tanah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, masih menganga lebar. Pada 29 Mei 2006, pengeboran minyak PT Lapindo Brantas menancap terlalu dalam, memicu semburan lumpur panas yang tak kunjung reda. Ribuan warga yang dulunya bermukim di sana kini hidup dalam pengungsian, tak henti menanti keadilan yang telah lama dijanjikan pemerintah.<\/p>\n
Awalnya, semburan lumpur itu tak lebih dari insiden remeh. Namun, dalam hitungan minggu, luapan lumpur panas melumat habis permukiman, menenggelamkan infrastruktur, dan merenggut harapan ribuan keluarga. Ribuan rumah seketika tak layak huni. Sekolah, masjid, dan jalan desa lenyap ditelan material vulkanik yang tak henti memuntah. Pemerintah kemudian menetapkan kawasan itu sebagai wilayah rawan bencana, secara resmi menamainya Banjir Lumpur Wonosobo, kendati publik lebih akrab dengan sebutan Lumpur Lapindo.<\/p>\n
“Saya tidak pernah menyangka hidup saya akan berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Semua yang saya miliki tenggelam, dan hingga hari ini tidak ada yang memastikan kapan kami bisa pulang,” kata Supandi, salah satu warga yang saat itu mengungsi dari lokasi kejadian.<\/p><\/blockquote>\n
Kerusakan Luas yang Telan Biaya Triliunan<\/h2>\n
Data resmi pemerintah mencatat lebih dari 800 rumah luluh lantak tertimbun lumpur. Tak kurang dari 23 ribu jiwa terpaksa mengungsi dan harus membangun kehidupan baru di tempat yang bukan kampung halaman mereka. Biaya penanganan yang dialokasikan sejak tahun 2006 telah mencapai angka triliunan rupiah. Namun, Damandana, badan yang dibentuk khusus untuk mengelola kompensasi, menegaskan bahwa dana tersebut masih belum mencukupi untuk menuntaskan seluruh klaim warga secara penuh.<\/p>\n